Makin menjamurnya penyedia layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk menciptakan sebuah ekonomi inklusi. Dimana, akses keuangan bisa dimiliki oleh siapa saja dengan mudah, termasuk masyarakat yang tidak bankable. Fintech sebagai penyedia layanan P2P Lending bisa menjawab peluang pembiayaan bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia sebesar Rp 988 triliun. Angka tersebut masih belum bisa terpenuhi hingga akhir 2018 lalu. Karena itu, pemerintah tidak menghalangi perkembangan industri fintech di tanah air. Bahkan, turut serta menjaga dan memberi bimbingan yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan berbagai regulasi untuk serta-merta bisa melindungi konsumen dan industri fintech itu sendiri. Fintech yang menyediakan layanan P2P Lending dinyatakan legal bila sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Meski demikian, industri fintech lending sendiri masih memiliki beberapa tantangan di tahun 2019 ini. Apa saja tantangannya? Yuk, simak pembahasan berikut ini!     

Risiko kredit (credit risk)

Layanan P2P Lending menyalurkan pinjaman tanpa agunan, proses peminjaman dilakukan serba online, tanpa proses yang panjang layaknya pinjaman perbankan. Tujuan dari dilakukannya hal tersebut adalah untuk mempermudah masyarakat kelas bawah agar mereka juga bisa mendapat akses permodalan.

Hal tersebut kemudian memunculkan sebuah risiko kredit yang tinggi. Itu mengapa, investor diberi pilihan atas instrumen investasi yang memiliki risiko, namun juga mampu memberi profit lebih besar. Faktor ketidakpastian di pasar Indonesia juga memberi pengaruh pada risiko peminjaman. Karena itu, dibutuhkan sinergi dari semua pihak untuk bisa meminimalisir risiko tersebut. Seperti, dengan hanya memilih 88 fintech lending resmi yang telah terdaftar di OJK. Selain OJK sebagai regulator, sebaiknya juga memilih fintech yang telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia.

Edukasi masyarakat

Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengetahui soal fintech P2P Lending menjadi tugas rumah para pelaku industri ini. Sosialisasi harus terus dilakukan untuk memperkenalan model pinjaman baru berupa P2P Lending. Juga memberi informasi kepada masyarakat soal diferensiasi antara fintech lending dengan lembaga keuangan lainnya. Pengenalan ini harus dilakukan ke daerah-daerah, bukan hanya di kota besar. Karena masyarakat di daerah cenderung belum mendapat informasi seputar fintech lending. Padahal mereka adalah target atau sasaran yang harus dituju. Agar mereka dapat lebih mudah mengakses permodalan untuk usahanya.    

Kurangnya talenta berkompeten

Tenaga kerja Indonesia masih sedikit yang memiliki kompetensi untuk bisa mendukung perkembangan industri fintech terutama untuk layanan P2P Lending. Mengatasi hal tersebut, para pelaku industri fintech terus gencar mencari sumber daya manusia terbaik dari dalam negeri. Juga termasuk mendatangkan tenaga kerja ahli dari luar negeri untuk bisa ikut mengembangkan industri fintech tanah air.

Tantangan selalu ada menyertai semakin bertambahnya pelaku industri fintech ini. Namun, OJK juga tidak ketinggalan menciptakan inovasi dengan mendirikan sebuah pusat inovasi bernama OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology atau yang dikenal sebagai OJK Infinity. Dengan begitu, para pelaku industri fintech dapat berkonsultasi dan terhubung langsung dengan pihak pemerintah. Besarnya dukungan pemerintah terhadap inovasi yang diciptakan masyarakatnya sendiri adalah untuk kemajuan bangsa. Apakah hanya akan terhenti sampai di situ?

Kamu juga bisa kok ikut berkontribusi memajukan negeri ini! Salah satu caranya ialah dengan mencari tahu di sini!

 

Referensi:

Iit Septyaningsih. 13 Desember 2018. Republika Online: https://bit.ly/2HvdXnS

Aditya Hadi Pratama. 5 November 2018. TechInAsia: https://bit.ly/2FodgKJ

Terima kasih telah peduli pada petani Indonesia dengan membaca artikel CROWDE. Agar kami dapat menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan kamu, mohon bantu kami mengisi survey berikut ini.