News

6 Masalah Petani di Masa Pandemi yang Buat CROWDE Bermasalah

menjadi petani muda, crowde bermasalah

Dalam waktu beberapa minggu, kehidupan di seluruh dunia telah berubah setelah COVID-19. Semua jenis industri telah dipaksa untuk mengubah cara kerjanya, termasuk sektor pertanian. Petani terbiasa beradaptasi dengan berbagai keadaan, baik itu kekeringan, banjir, atau serangan hama. Mengatasi rintangan yang tidak terduga tentu tidaklah mudah. Tantangan tersebut memperjelas bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan Indonesia. Berikut ini adalah berbagai masalah yang dihadapi petani selama masa pandemi yang mengakibatkan CROWDE bermasalah. Simak, yuk!

Tenaga Kerja

Budidaya pertanian membutuhkan tenaga manusia. Baik itu untuk menanam, memanen, sampai menyortir hasil panen. Pembatasan aktivitas masyarakat (PSBB) menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi petani. Distribusi hasil panen membutuhkan mobilisasi dan tenaga kerja. Sehingga PSBB membuat jalur distribusi terbatas dan hasil panen hanya bisa dipasarkan secara lokal. Pengurangan tenaga kerja pun terjadi. Petani terpaksa tidak mempekerjakan buruh sebanyak biasanya, dan untuk proses distribusi pun hanya cukup dikerjakan oleh 1 -2 orang saja. Pendapatan petani dan buruhnya jelas ikut berkurang.

Putusnya Rantai Pasokan

Mengurangi jumlah karyawan di lokasi, untuk juga menjaga jarak aman, terjadi di semua jenis industri. Ini juga yang menjadi salah satu faktor terhambatnya rantai pasokan dari petani ke konsumen. Hasil produksi petani yang terganggu akhirnya mengakibatkan kenaikan harga bagi konsumen. Tidak hanya itu, hasil panen yang mudah rusak, seperti buah dan sayuran, rantai pasokan yang terganggu memiliki dampak yang lebih besar bagi petani. Hasil produksi mereka tidak mampu terserap maksimal dan akhirnya terbuang sia-sia. Akses ke modern trade atau marketplace juga tidak mereka miliki, yang padahal banyak konsumen memilih berbelanja di sana. Sehingga banyak petani yang jadi menderita.

Pergeseran Pasar dengan Cepat dan Daya Beli Turun

Berbagai kebijakan yang diterapkan saat pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mengubah pola konsumsi pangan masyarakat. Selama gelombang awal pembelian panik (panic buying), konsumen membeli lebih sedikit produk segar dan membeli lebih banyak makanan olahan dan kaleng dengan masa simpan yang lebih lama. Kondisi itu menyebabkan turunnya daya beli terhadap bahan pangan yang akhirnya membuat petani semakin merugi. Selain itu, banyaknya tempat makan dan tempat-tempat lain (seperti hotel, sekolah) yang biasa membutuhkan bahan pangan sebagai bahan baku ditutup, membuat permintaan dan daya beli pun berkurang. Petani ditinggalkan pembeli sehingga banyak hasil panen yang tidak laku terjual dan profit menurun drastis. Mereka merugi karena tidak mendapat pemasukan yang maksimal.

Harga Pangan yang Terus Turun

CROWDE mengakui masyarakat juga menjerit karena harga pangan yang terus naik-turun. Namun, petani justru lebih menderita. Alasannya, di tengah pandemi para petani terpaksa harus menjual hasil panennya dengan harga yang lebih rendah dari biasanya. Itu artinya, keuntungan yang diperoleh petani juga semakin berkurang. Terbatasnya akses mobilisasi karena sejumlah kebijakan pemerintah membuat petani juga kesulitan mendistribusi hasil panen ke daerah-daerah lain, sehingga hanya bisa memasarkannya di pasar lokal. Pada akhirnya, itu membuat fluktuasi harga pangan menjadi semakin parah. Ketika keuntungan berkurang, petani juga menjadi semakin sulit untuk memulai budidayanya kembali. Para petani juga mengaku kesulitan membeli obat-obatan untuk penyakit tanaman dengan tepat waktu. Akibatnya, proses budidaya mereka jadi tidak maksimal.

Kesejahteraan Petani Terancam

Petani yang terus diminta untuk memenuhi kebutuhan pangan, ternyata tidak membuat posisi mereka diuntungkan. Hal ini diperparah oleh kondisi saat ini dimana harga bahan pangan yang tidak stabil, diikuti akses distribusi yang terbatas, dan daya beli konsumen yang menurun, membuat mereka semakin berada di ujung tanduk. Bahkan, data menunjukkan pada bulan Mei lalu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada di bawah angka 100, yang artinya petani mengalami defisit dimana pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, CROWDE berupaya meminimalisir dampak yang dialami para mitra petani dengan menempatkan Farmers Consultant (FC) dan Field Agent (FA) sebagai tim yang bertugas untuk mengawasi dan membimbing petani saat menjalankan budidaya. FC dan FA akan menampung segala cerita dan keluhan mitra petani CROWDE, yang ditempatkan langsung di lokasi proyek usaha tani. Selain itu, CROWDE memberikan akses pasar dengan harga yang wajar, dan memberi modal saprodi serta upah pekerja (HOK). Fasilitas memang harus diberikan agar petani bisa maju dan berkembang bersama.

Kurangnya Literasi Keuangan Oleh Petani

Literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan dan manajemen utang yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab secara finansial. Ini termasuk kemampuan untuk memahami dan secara efektif menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk manajemen keuangan, penganggaran, dan investasi. Mengingat pentingnya keuangan dalam masyarakat modern, kurangnya literasi keuangan dapat sangat merusak kesuksesan finansial jangka panjang seseorang, termasuk petani. Adapun pemahaman pengelolaan keuangan ini sangatlah penting bagi para petani untuk membantu mereka membuat perencanaan yang matang dalam mengelola usaha taninya.

Mulai dari pra-panen sampai pascapanen. Jika produktivitas usaha tani meningkat, maka pendapatan petani pun akan meningkat dan kesejahteraan petani dapat diwujudkan. Sementara itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan petani dengan keterbatasan literasi keuangan yang dimiliki petani, CROWDE sebagai fintech pertanian yang menjembatani antara Pemberi Pinjaman (lender) untuk menyalurkan permodalannya kepada Peminjam, pun menyediakan solusi dengan melibatkan toko tani untuk menyalurkan modal usaha petani. Solusi ini disediakan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan saat menyalurkan modal usaha petani.

Adapun cara kerja dari solusi ini adalah CROWDE menyalurkan modal secara cashless dalam bentuk saprotan. Di sini, CROWDE bekerja sama dengan toko tani yang berada di wilayah proyek permodalan untuk bisa menyalurkan kebutuhan petani (saprotan) saat berbudidaya. Saprotan disalurkan ke petani secara bertahap sesuai dengan tahapan budidaya dan RAB yang telah disepakati di awal. Semua proses pengajuan dan pencairan saprotan akan difasilitasi oleh FA. Dengan demikian, kualitas saprotan yang diperoleh mitra petani lebih terjamin dan sesuai dengan kebutuhan. Mereka tinggal fokus menjalankan budidaya agar dapat menghasilkan panen melimpah.

Itulah berbagai masalah yang dihadapi petani selama masa pandemi yang berpotensi membuat CROWDE bermasalah. Namun, segala bentuk antisipasi dan perencanaan dari hulu ke hilir berupa ekosistem pertanian, sudah diwujudkan. Tapi, sektor pertanian dalam negeri masih sangat bergantung pada alam sehingga tidak bisa mengesampingkan faktor ‘x‘ yang bisa saja menyebabkan masalah. Kami ingin selalu berjuang untuk mendukung petani agar sektor pertanian Indonesia dapat selalu tumbuh makmur.