News

Indonesia Darurat Pangan, Kita Harus Apa?

Pangan

Kelaparan, satu kata yang menggambarkan kondisi tubuh kita saat membutuhkan makanan, dimana seharusnya kondisi ini tidak banyak terjadi di wilayah yang sering disebut sebagai negara agraris, mengingat kemudahannya untuk memproduksi makanan. Indonesia yang tidak hanya dikenal dengan pesona alamnya, juga dikenal sebagai negara dengan wilayah pertanian yang luas lahan baku sawahnya membentang sekitar 7,46 juta hektare, setara dengan ⅓ total luas keseluruhan negara. Namun pertanyaannya adalah, mengapa 22 juta penduduk Indonesia per 2016 hingga 2018 masih harus menderita kelaparan?

Ketahanan pangan menjadi satu-satunya solusi untuk meniadakan kelaparan di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak bisa melihat ketahanan pangan sebagai suatu solusi yang sederhana dan mudah untuk dicapai, mengingat pangan berkaitan dengan perlunya integrasi antara hulu dan hilir dari sektor pertanian. Pertanian yang berperan sebagai sumber pangan, juga petani yang mengemban kepercayaan untuk menjadi produsen tunggal pada pangan, membutuhkan atensi lebih dari kita semua.

Melihat ketahanan pangan, tidak bisa hanya berpatokan pada ketersediaan pangan di pasar saja, namun juga keterjangkauan, dan kecukupan gizi bagi tubuh kita. Ketiga hal tersebut tentu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pertanian Indonesia yang ternyata hingga saat ini masih belum dapat meningkatkan produktivitasnya secara maksimal, khususnya pada pertanian berskala kecil. Pertanian yang dijalankan oleh petani kecil tidak jarang dihadapkan oleh persoalan yang menghambat mereka untuk memproduksi pangan, seperti gagal panen dan ketidakpastian pasar.

Gagal panen dapat disebabkan oleh penggunaan input pertanian dengan zat kimia yang terlalu tinggi, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan perubahan iklim. Penggunaan input pertanian yang mengandung zat kimia sudah pasti mampu mampu meningkatkan produktivitas pohon, tapi dibalik itu input kimia dapat menurunkan kesuburan tanah. Seharusnya, para petani tidak hanya mementingkan produktivitas pada saat itu saja, namun juga mengedepankan masa depan tanahnya agar dapat digunakan oleh anak cucunya kelak.

Dalam menghadapi OPT, petani seringkali berujung pada penggunaan pestisida sebagai solusi, yang sebenarnya tidak dianjurkan karena memberikan zat kimia berlebihan. Penggunaan pestisida juga dapat membahayakan konsumen karena konsumen kemungkinan akan mengalami defisit gizi karena terlalu banyak mengonsumsi zat kimia yang digunakan saat pangan masih di tahap produksi. Hal tersebut harus dihindari mengingat pangan adalah kebutuhan nomor satu dilihat dari Garis Kemiskinan (GK), yang berarti baik kelompok masyarakat kurang mampu maupun kelompok masyarakat di kelas menengah ke atas akan tetap mengkonsumsi pangan yang dihasilkan oleh para petani. 

Investasi pada pertanian perlu dilakukan petani untuk mempertahankan kondisi tanah untuk jangka waktu yang panjang. Investasi ini bisa melalui penggunaan pupuk organik, penggunaan tanaman sela untuk mengatasi serangan OPT, atau penggunaan teknik pengolahan tanah yang tidak mengharuskan para petani menggunakan mulsa atau bahan plastik yang bisa mencemari lahan pertaniannya. Usaha tersebut tentu tidaklah mudah bagi petani karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit tapi layak untuk dilakukan demi pertanian yang berkelanjutan di masa depan.

Selain itu, permasalahan juga ditemukan pada daya jangkau konsumen untuk mendapatkan pangan dengan kondisi baik. Ini berkaitan dengan harga jual dan harga beli pangan yang tidak pasti untuk petani dan konsumen. Fluktuasi harga pangan terjadi setiap harinya yang merugikan sektor hulu dan hilir. Ketidakpastian harga perlu diatasi karena berkaitan dengan kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan Indonesia.

Di sisi lain, para petani dihadapkan dengan masalah permodalan untuk bisa memulai berusahatani kembali karena pendapatan yang didapatkan dari hasil panen tidak mampu mencukupi siklus tanam selanjutnya. Modal yang didapatkan oleh petani tidak sedikit yang berasal dari pinjaman pribadi rentenir ataupun tengkulak sehingga bukan mencapai kesejahteraan, para petani malah terjerat hutang karena tingginya suku bunga. Realita ini diperkuat oleh Global Food Security Index (GFSI) tahun 2019 yang menunjukkan terbatasnya akses terhadap jasa keuangan di sektor pertanian Indonesia.

Sebagai upaya menciptakan pertanian berkelanjutan, penting untuk membentuk ekosistem pertanian, meningkatkan kemampuan budidaya petani, dan membuka akses permodalan bagi petani yang ingin mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan sedikit demi sedikit oleh CROWDE sejak tahun 2017 melalui permodalan pertanian, pendampingan budidaya, dan keterbukaan akses pasar. Dampaknya, lebih dari 90 persen petani telah mampu mengendalikan risiko pertanian, seperti hama, penyakit tanaman, dan bencana alam, serta mengakses produk rekomendasi untuk kebutuhan budidaya sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Upaya menciptakan ekosistem pertanian yang lebih efisien dan efektif juga memberikan dampak baik bagi petani karena petani dapat menjual hasil pertaniannya ke 9 off-taker institusional dan 118 pembeli lokal.

Masalah ketahanan pangan tidak serta merta didapatkan solusinya hanya dengan kerja keras saja, kali ini kita semua dituntut untuk kerja smart untuk bisa tak hanya membuat sistem yang lebih baik tapi juga bisa memastikan produksi makanan bisa menghindari kelaparan.

Baca juga: Senyum Petani Hilang, CROWDE Bisa Apa?

Referensi:

Badan Pusat Statistik.  15 Juli 2020. Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Bps.go.id: https://bit.ly/3hvfpoD 

Sheith Khidhir. 12 November 2019. Indonesia Is Hungry. Theaseanpost.com: https://bit.ly/2FdYJn8 

The Economist Intelligence Unit. December 2019. Global Food Security Index 2019. Foodsecurityindex.eiu.com: https://bit.ly/3fuk6xb

0 comments on “Indonesia Darurat Pangan, Kita Harus Apa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *