Pandemi Covid-19 telah menggemparkan seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, dengan tingkat kesehatan dan ekonomi menjadi taruhannya. Kondisi ekonomi Indonesia secara perlahan melambat dilihat dari kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) dari triwulan IV tahun 2019 ke triwulan I tahun 2020. Merosotnya PDB diduga karena menurunnya daya konsumsi masyarakat Indonesia juga kegiatan investasi oleh para investor sejak adanya pandemi virus dengan penyebaran yang sangat cepat tersebut. 

 

Sejak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, sektor pertanian telah mengalami penurunan produksi sebesar 5% akibat kelangkaan barang dan kenaikan harga sarana produksi, ketersediaan pangan menipis akibat panic buying yang sempat tren namun juga pengurangan daya konsumsi akibat PHK. Meski begitu, pertanian tetap menjadi kunci bagi ketahanan pangan yang saat ini belum terprediksi goncangannya. Hal ini tentu mengharuskan pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang demi mencapai efektivitas dan efisiensi pertanian saat pandemi.

 

Lalu, bagaimana pandemi berdampak pada aktivitas pertanian?

Petani kerap kali terkendala permodalan bahkan sebelum merebaknya pandemi Covid-19. Petani kecil yang masih unbankable mengharuskan mereka meminjam modal dengan suku bunga yang besar kepada rentenir atau tengkulak sehingga menyengsarakan mereka. Ironisnya, 78% rumah tangga petani yang aktif di Indonesia tidak memenuhi persyaratan permodalan bank. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi yang menyebabkan penyaluran modal menjadi lebih selektif terhadap petani, baik petani bankable maupun unbankable. Dengan kesulitan ini, pemerintah bergerak untuk memberikan insentif kepada petani kecil serta restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Insentif dari pemerintah saja tidak cukup untuk melanjutkan usaha tani yang dilakukan oleh 93% petani kecil dari keseluruhan rumah tangga petani di Indonesia.

 

Ironi ini tidak berhenti pada permodalan saja, namun juga hingga ke rantai pasok pangan yang mandek. Salah satu penyebab dari kemandekan yaitu terhambatnya distribusi input pertanian juga distribusi hasil pertanian ke para konsumen. Pembatasan ini menyebabkan ketersediaan pangan di pasar menjadi terbatas sehingga terjadi fluktuasi harga 30-50%. 

 

Di Pulau Jawa, harga cabai merah melonjak pada awal bulan Februari sekitar 70.000/ kg namun turun drastis pada April 2020 menjadi Rp. 17.500/kg, sementara di tingkat petani harga cabai merah keriting hanya Rp. 7.000,00 per kilogram per 30 April 2020. Adanya keterbatasan penyerapan hasil pertanian menghambat petani untuk mendapatkan modal berusahatani. Semangat petani perlu dijaga melalui permodalan dan penyerapan agar terhindar dari krisis pangan yang kemungkinan dapat saja terjadi di pandemi seperti ini. Mari ikut berkontribusi dalam keselamatan pangan dan petani bersama CROWDE!

 

Referensi: 

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. April 2020. Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian: Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pertanian. Perencanaan.setjen.pertanian.go.id: https://bit.ly/2Eze7uf 

Dian Wahyu Utami. 9 Mei 2020. Ketahanan Pangan dan Ironi Petani di Tengah Pandemi COVID-19. Kependudukan.lipi.go.id: https://bit.ly/2DiJpoB

FAO. 2018. Small Family Farms Country Factsheet. Fao.org: https://bit.ly/39IDV2C