Uncategorized

5 Cara Membedakan Fintech Legal dan Ilegal

Laporan masyarakat akan adanya fintech (financial technology) ilegal mulai terus bertambah. Aduan masyarakat ini disampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan atau pihak kepolisian. Masyarakat merasa dirugikan akibat hadirnya fintech ilegal tersebut. Bagaimana tidak? Rumor yang beredar bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya gara-gara fintech ilegal ini menagih langsung melalui grup chat kantor. Terdengar mengerikan memang, oleh karenanya kamu harus pintar dalam memilih fintech yang aman untuk menyelesaikan masalah keuanganmu. Agar kamu tidak ikut terjebak dalam lingkaran bisnis fintech ilegal.

Bisnis yang termasuk dalam golongan fintech memang banyak sekali. Jenis-jenisnya seperti, peer to peer lending dan crowdfunding yang berbasis pinjaman online. Ada juga jenis payment gateway untuk transaksi pembayaran online/e-wallet. Lalu, e-aggregator yang berbasis pengolahan data atau perbandingan data untuk memudahkan konsumen mengambil keputusan. Dan juga ada financial planning untuk layanan perencana keuangan serta platform e-trading/e-insurance. Kali ini kita akan fokuskan pada fintech berbasis pinjaman online.

Berdasarkan data terbaru dari Kominfo, telah ada 300 fintech ilegal yang diblokir. Sehingga baik website maupun aplikasi fintech tersebut sudah tidak bisa lagi beroperasi. Begitu banyak jumlah fintech ilegal yang bisa beroperasi di Indonesia menuntut masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati. Terutama aware soal informasi fintech mana saja yang sudah resmi terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Karena mungkin masih ada fintech ilegal yang lolos dan bisa beroperasi di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut CROWDE kasih tau perbandingan antara fintech lending ilegal dengan yang legal. Yuk simak pembahasannya berikut!

#1. Identitas perusahaan tidak jelas vs identitas jelas dan terdaftar di OJK

Ciri khas dari pinjaman online ilegal adalah tidak mencantumkan alamat perusahaan maupun kontak di laman website dan aplikasinya. Dengan tujuan agar perusahaan tersebut tidak bisa dilacak. Sehingga mereka lebih bebas melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen. Lalu, saat peminjam melaporkan perusahaan misalnya, akan sulit untuk melacak dan menemukan keberadaan perusahaan tersebut. Apalagi kalau sampai belum terdaftar di OJK. Otomatis tidak ada yang mengawasi jalannya perusahaan dan tidak ada pihak yang bisa menjamin keamanannya.

Berbeda dengan pinjaman online legal yang pasti selalu mencantumkan alamat perusahaan beserta kontak Customer Service yang bisa dihubungi konsumen kapan saja. Termasuk pemberitaan terkait perusahaan yang selalu mudah ditemukan di media massa. Sehingga konsumen mendapat kesempatan untuk mengetahui seluk-beluk perusahaan dengan lebih detail. Juga yang terpenting, fintech legal harus sudah terdaftar di OJK. Bila sudah terdaftar, berarti perusahaan tersebut memiliki kejelasan dalam menjalankan bisnisnya. Karena OJK memberi ketetapan pada semua fintech yang terdaftar untuk secara rutin melaporkan aktivitas perusahaannya setiap 3 bulan sekali. Dan perusahaan harus memiliki modal awal usaha sebesar Rp 1 miliar.

#2. Memberikan pinjaman dengan sangat mudah vs ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

Ada kondisi dimana seseorang terdesak dan benar-benar membutuhkan dana tunai secepatnya. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh fintech ilegal untuk meraup keuntungan. Memberi persyaratan yang mudah, bahkan hanya bermodalkan biodata diri dan KTP. Sekejap dana yang kamu butuhkan cair. Oleh sebab itu, kamu patut teliti lagi bila menemukan yang seperti ini. Jika ragu kamu bisa kok membatalkannya. Karena sebenarnya meminjam pada fintech ilegal tidak akan menyelesaikan masalah keuanganmu, justru menambahnya jadi semakin parah.

Jika kamu meminjam pada pinjaman online legal, kamu juga akan diminta melampirkan surat keterangan kerja, slip gaji atau rekening koran, dan NPWP. Pinjaman online legal juga membutuhkan waktu untuk memverifikasi tempat kerja kamu secara resmi. Sebelum pinjaman kamu disetujui. So, paling enggak proses persetujuan hingga pencairan pinjaman akan membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari kerja. Tidak hanya dalam waktu hitungan menit saja lho!

#3. Mampu mengakses data kontak pribadi vs dilarang keras mengaksesnya

Fintech lending ilegal akan meminta izin akses hingga ke data phonebook dan data pribadi lain sejak awal diinstal. Oleh karenanya kamu harus lebih hati-hati memperhatikan apa saja izin akses dari aplikasi fintech yang kamu download. Jangan asal tekan ‘yes’ tanpa kamu tau apa yang tertulis diperintahnya. Nanti, data-data yang telah berhasil didapat itu akan digunakan untuk menagih konsumen yang menunggak pembayaran. Atau bila terjadi gagal bayar, data-data pribadi tersebut juga akan digunakan untuk meneror konsumen.  

Dalam peraturan yang dibuat oleh OJK jelas mengatakan bahwa perusahaan fintech wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Ditambah perusahaan harus menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, serta penanggulangan terhadap ancaman yang dapat merugikan konsumen. OJK telah menetapkan sanksi jika terjadi pelanggaran atas peraturan tersebut. Oleh karenanya, fintech legal dilarang keras melanggar hak privasi konsumennya. Termasuk sampai mengakses serta memanfaatkan kontak pribadi milik konsumen.

#4. Menagih hingga jam 12 malam vs menagih di waktu jam kerja

Pinjaman online ilegal tidak akan segan-segan menghubungi konsumen bahkan hingga tengah malam hanya untuk menagih pembayaran yang menunggak. Mengganggu waktu istirahat dan tidak ada ketentuan untuk hanya menagih di jam kerja atau saat pagi hingga sore hari.

Berbanding terbalik dengan fintech lending yang legal. Fintech tersebut hanya akan menghubungi konsumen saat jam kerja aktif. Tidak memaksa dengan menghubungi secara terus-menerus hingga terasa mengganggu. Ada etika yang tetap mengedepankan perlindungan terhadap konsumennya.

#5. Memberi bunga per hari tanpa batas vs ada batasan maksimal 90 hari

Fintech lending legal akan memberi keringanan pada konsumen yang terlambat melakukan pembayaran. Dengan hitungan bunga per hari hingga maksimal 90 hari. Berbeda dengan yang ilegal, yang akan terus mengakumulasi denda per hari sampai peminjam mampu membayar pinjamannya. Berapapun lamanya. Belum lagi bunga pinjaman individual yang berlaku pada fintech ilegal jauh lebih besar, yaitu bisa mencapai 2% – 3% per harinya. Kalau yang legal rata-rata hanya 1% per hari atau 30% per bulan.

Fintech lending legal juga diwajibkan membuat kontrak perjanjian yang paling tidak harus mencantumkan nomor kontrak, tanggal perjanjian, identitas serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah pinjaman, suku bunga yang berlaku, jangka waktu, ketentuan mengenai denda, hingga mekanisme penyelamatan sengketa. Jika kamu tidak mendapat kontrak perjanjian yang jelas seperti ini, sebagai konsumen kamu berhak memintanya.

 

In the end…

Tidak ada yang salah dengan kehadiran fintech lending di Indonesia. Justru kehadirannya mampu mengatasi gap financing yang besar terjadi di Indonesia. Demand yang besar untuk aktivitas pinjaman tidak cukup diakomodir oleh hanya lembaga perbankan konvensional. Oleh karena itu, lahir fintech lending untuk memberikan pendanaan dengan lebih mudah kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang belum bankable. Dengan mempertemukan secara langsung pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menginginkan dananya dapat berkembang, fintech lending akan menjadi solusi keuangan di masa depan.  

Yang salah bila fintech lending sudah mulai merugikan masyarakat dengan melanggar hak privasi konsumen. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak memanfaatkan kemudahan teknologi digital. Jangan sampai teknologi digital balik menyerangmu dan merugikan kamu sebagai konsumen.

Supaya hal tersebut tidak terjadi, kamu sekarang sudah bisa belajar soal investasi, seputar fintech, hingga belajar bagaimana aktivitas pinjam-meminjam melalui fintech lending dengan mudah. Melalui produk belajar investasi yang CROWDE buat hanya untuk kamu. Agar kamu lebih bisa memahami seluk-beluk seputar fintech dan investasi. Dengan begitu kamu dapat dengan bijak memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh hadirnya fintech di Indonesia.

 

CROWDE sebagai bagian dari fintech lending…

Menjalankan metode crowd-investment untuk proyek ekosistem pertanian. Telah secara resmi terdaftar dan diawasi OJK, CROWDE juga menyalurkan permodalan dengan sistem zero cash. Membentuk rantai ekosistem mulai dari toko tani penyedia kebutuhan proyek usaha tani. Petani CROWDE akan mendapat segala kebutuhan untuk menjalankan usaha taninya. Dengan begitu, petani bisa lebih fokus menjalankan proyek usahanya. Setelah petani berhasil panen, hasil usaha tani akan diambil oleh offtaker rekanan CROWDE untuk dijual langsung kepada konsumen. Agar harga jual hasil panen dapat terjamin. Alhasil, petani bisa mendapat keuntungan lebih maksimal. Selain itu juga mengupayakan ekosistem berkelanjutan pada sektor pertanian Indonesia. Semangat untuk membentuk masa depan pertanian yang lebih baik. Sehingga tidak hanya bisa dinikmati sekarang, namun juga nanti.

#salambantupetani   

 

Referensi:

Yayu Agustini Rahayu. 13 November 2018. Liputan6.com: https://bit.ly/2RRpyyQ

Sylke Febriana L. 13 November 2018. Detik.com: https://bit.ly/2RROupA

Dwi Aditya Putra. 20 Oktober 2018. Liputan6.com: https://bit.ly/2K0QqcH

0 comments on “5 Cara Membedakan Fintech Legal dan Ilegal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *