News

Arti Hak Aset Secara Legal Bagi Petani Perempuan

Hak aset

Menurut data BPS tahun 2018, total ada sekitar 8 juta petani perempuan di Indonesia. Mereka yang tidak hanya bertanggung jawab atas tugas domestik, juga mengabdikan dirinya untuk ikut memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Mereka tak pernah mengeluh meski posisinya ambigu. Kenapa ambigu? Ya, mereka menjalankan profesi sebagai petani, tapi sangat sedikit yang memiliki akses untuk mendapat hak aset secara legal. Kebanyakan dari mereka masih menggarap lahan milik orang lain, atau sekedar membantu suami yang juga berprofesi sebagai petani.

Di tengah peran strategis perempuan dalam pertanian, mereka masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang mengancam kualitas hidup mereka. Permasalahan utama adalah kemiskinan. Mereka yang berprofesi sebagai petani harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah yang jelas tidaklah mudah. Bekerja seharian di ladang sebagai buruh tani dengan upah sekitar Rp40.000 – Rp50.000 per hari, tentu tidak cukup. 

Terlebih bagi petani perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga dan hanya bergantung pada satu sumber pemasukan. Tapi bayangkan kalau mereka diberi hak atas aset lahan secara legal dan bisa memiliki usaha taninya sendiri. Pasti pemasukan yang bisa mereka terima jadi lebih besar dan mampu menyelamatkan kesejahteraan hidup mereka sendiri.

Seperti petani Pit, petani perempuan usia 61 tahun asal Aceh yang menjalankan usaha budidaya jagungnya sendiri. Usaha beliau sudah berjalan selama 3x siklus tanam. Petani Pit memilih berbudidaya jagung karena mengikuti saran program pemerintah yang waktu itu ingin memaksimalkan hasil produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di sana. Akhirnya beliau pun mengikuti program tersebut dan mendapat pembeli dari peternakan kuda yang ada di daerahnya. Hingga kini, petani Pit masih merasa mampu untuk mengelola usaha pertanian jagung miliknya dengan bantuan kelompok tani perempuan yang dibentuknya.  

Hasil pemasukan yang diterimanya juga terbilang lumayan, ketimbang mengisi masa pensiun dengan tidak melakukan apa-apa. Merangkul warga sekitar untuk turut membantunya, secara tidak langsung juga membuka lapangan pekerjaan yang dapat menunjang perekonomian para perempuan di sana. Jadi, beliau bisa ikut mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui usaha pertanian lokal.

Apalagi penelitian mengatakan bahwa di berbagai latar belakang budaya, termasuk di antara perempuan yang bekerja di sektor pertanian – perempuan akan lebih memilih mendapatkan informasi dari relasi sesama perempuan lainnya. Sehingga dengan membentuk kelompok tani, satu petani perempuan yang bisa memperoleh hak aset secara legal bisa merangkul petani perempuan lainnya. Terlebih dapat membantu petani perempuan lain untuk memperoleh hak yang sama dan saling menyokong usaha pertanian yang dijalankan.  

0 comments on “Arti Hak Aset Secara Legal Bagi Petani Perempuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *